Judul : Strata SDM Untuk Industri Nuklir Di Indonesia Dengan Pertimbangan Tekno-Ekonomi

Penulis : Ahmad Syaukat*, Tjipta Suhaemi**

Sumber/Link :

 http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/22_AhmadSyaukat%20237-248.pdf

Review:

Industrialisasi memerlukan transformasi dari sistem produksi kearah yang lebih efisiens ehingga memerlukan waktu yang sesuai dengan pengembangan sumber daya baik SDM maupun finansial. Tarikan pasar menyangkut kebutuhan energi juga akan mempengaruhi perkembangan industri nuklir di Indonesia. Skenario industri nuklir jangka panjang melibatkan pembangunan PLTN dan kegiatan nuklir lainnya yang dapat memberikan dalam jangka panjang jaminan suplai komponen dan servis berkaitan dengan operasi PLTN maupun barang modal untuk pemenuhan pasar domestik.Lembaga R&D menyediakan saluran dan mengadaptasi teknologi untuk industri  yang akan dikembangkan di dalam negeri.

Pilihan-pilihan dan waktu pengembangan teknologi sudah tentu dilaksanakan berdasarkan prioritas yang konsisten dengan strategi pengembangan program energi nuklir dan sumber daya, baik SDM dan finansial yang tersedia untuk mengeksploitasi teknologi. Pendekatan normatif yang implisit dalam kebanyakan panduan keselamatan nuklir dari IAEA langsung atau tidak langsung diikuti dalam pembangunan jenjang fungsional dankeahlian SDM. Pendekatan ini dilaksanakan dan disesuaikan dengan pengalaman atau kebutuhan organisasi.

Batan membina jenjang pranata nuklir yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan instalasi nuklir. BPPT membina jenjang perekayasa yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan peralatan.Sedangkan Bapeten membina jenjang pengawas radiasi yang berkaitan dengan pengaturan, perizinan dan inspeksi serta supervisi pemanfaatan tenaga nuklir. Pengembangan SDM dengan prosedur formal ini dapat menghasilkan keahlian yang juga bersifat local apabila spesifikasi keahlian sebagai acuan penilaian tidak cukup rinci. Kecanggihan teknologi menurut pandangan tekno-ekonomi khususnya teknometrik dapat membantu memahami karakteristik teknologi komersial serta strata keahlian bagi SDM.

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

2 EB 09