BENTUK KOPERASI (PP No. 60 /  1959)

Ketentuan Pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau kuperasi Sekunder.

 

KOPERASI PRIMER DAN KOPERASI SEKUNDER

•         Koperasi Primer merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang –orang.

•         Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi .

 

Koperasi Sekunder, menurut penjelasan dari undang-undang tersebut, adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan / atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efesiannya, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penanamannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

 

Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 15 dan 16 UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi.

a. Koperasi  Primer

b. Koperasi Pusat

c. Koperasi Gabungan

d. Koperasi Induk

Dalam hal ini, bentuk Koperasi  masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi.

 

BENTUK KOPERASI YANG DISESUAIKAN DENGAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Sesuai PP 60 Tahun 1959)

•         Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa

•         Di tiap Daerah  Tingkat II ditumbuhkan  Pusat Koperasi

•         Di tiap  Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

•         Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi

 

Sumber :

ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7224/EKOP+7%268.ppt

dan dari berbagai sumber

 

Ekonomi Koperasi

 

2 EB 09